Pasal 361

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf a dilakukan apabila:
a. setiap orang yang pertama kali melakukan pelanggaran dikenai peringatan tertulis pertama; b. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah dikenakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenai peringatan tertulis kedua; dan c. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah dikenakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenai peringatan tertulis ketiga. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat peringatan yang dikeluarkan oleh www.peraturan.go.id 2021, No.15 menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf b dikenakan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan dengan standar pada subsektor sarana pertanian. (5) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf c dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. (6) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf d menjadi tanggung jawab pemegang nomor pendaftaran.