Pasal 346

(1) Pelaku Usaha peternakan dan kesehatan hewan: a. pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa:
1. izin pemasukan dan/atau pengeluaran benih tanaman pakan ternak; 2. izin pemasukan dan/atau pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan; 3. izin pemasukan dan/atau pengeluaran pakan; 4. rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya untuk pangan; 5. rekomendasi pemasukan daging tanpa tulang; 6. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk pangan asal hewan; 7. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan nonpangan; 8. rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak; 9. rekomendasi pengeluaran ternak (nonbibit ternak); 10. izin pemasukan dan/atau pengeluaran bahan pakan asal hewan;
www.peraturan.go.id 2021, No.15 11. rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ruminansia besar; 12. izin pemasukan dan pengeluaran hewan kesayangan dan satwa; 13. izin pemasukan hewan laboratorium; 14. izin pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan; 15. izin pemasukan dan/atau pengeluaran peralatan kesehatan hewan; dan 16. izin pemasukan telur specific phatogen free, yang tidak melaporkan realisasi pemasukan dan/atau pengeluaran; b. pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa pendaftaran pakan yang: 1. tidak menyampaikan laporan produksi dan peredaran pakan;
2. menggunakan hormon sintetis; dan/atau
3. mengedarkan pakan yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran; c. pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa pendaftaran obat hewan yang tidak menjamin obat hewan yang beredar sesuai dengan: 1. standar keamanan, khasiat, dan mutu; 2. masa berlaku nomor pendaftaran; 3. isi atau kandungan pada saat pendaftaran; dan 4. label dan tanda pada saat pendaftaran; d. pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa pelepasan varietas tanaman pakan ternak yang tidak melaporkan kegiatan usaha; atau e. pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa registrasi produk hewan yang tidak melaporkan kegiatan usaha dan kelayakan produk hewan, www.peraturan.go.id 2021, No.15 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk menyesuaikan dengan standar.