Pasal 340

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu (dua) bulan untuk menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor hortikultura. (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf b paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (4) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak www.peraturan.go.id 2021, No.15 menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf c paling lama 2 (dua) bulan. (5) Dalam hal pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha menimbulkan Risiko keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf d.
(6) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf e dilakukan apabila Pelaku Usaha tetap tidak dapat menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif berupa penutupan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf f.