Pasal 338

(1) Setiap Pelaku Usaha tanaman pangan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berdasarkan Pengawasan dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id 2021, No.15