Pasal 306

(1) Pengawasan dilakukan oleh pelaksana Pengawasan yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan kementerian/ lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewenangan pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mendapatkan akses terhadap data, dokumen administrasi, dan legalitas perusahaan;
b. mendapatkan akses terhadap fasilitas dan sarana industri pertahanan; c. mendapatkan akses terhadap kegiatan produksi industri pertahanan; dan d. mendapatkan akses data produksi dan distribusi produk alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dihasilkan. (3) Kewajiban pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menjaga kerahasiaan data dan dokumen/informasi; b. menjaga independensi; dan c. tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas Pengawasan.