Pasal 278

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air. (2) Pengawasan dilakukan terhadap: www.peraturan.go.id 2021, No.15 a. kesesuaian identitas antara pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air di lokasi; b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air, beserta ketentuan peraturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait; c. kesesuaian antara prasarana dan sarana yang tercantum dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dengan prasarana dan sarana yang dibangun; d. dampak negatif yang ditimbulkan; dan/atau e. penggunaan sumber daya air lain yang belum memperoleh Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air. (3) Pengawasan dilakukan oleh balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat. (4) Peran masyarakat dalam Pengawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pengaduan kepada pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang. (5) Hasil Pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.
(6) Pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air wajib menindaklanjuti laporan hasil Pengawasan dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi administratif, dan bentuk tindakan lain.