Pasal 19

(1) Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
(2) Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antarkementerian/lembaga. (3) Keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa: a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha; www.peraturan.go.id 2021, No.15 b. memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat Risiko; dan c. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen Risiko.