Pasal 167

(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. (2) Sistem OSS terdiri dari: a. subsistem pelayanan informasi; b. subsistem Perizinan Berusaha; dan c. subsistem Pengawasan. (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota; d. Administrator KEK;
e. Badan Pengusahaan KPBPB; dan f. Pelaku Usaha.

www.peraturan.go.id 2021, No.15 Bagian Kedua Subsistem Pelayanan Informasi