PP
TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA
Pasal 12
BAB 3 — TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN
(1) Hasil penilaian terhadap Pengguna Perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan oleh Perwakilan untuk menetapkan daftar Pengguna Perseorangan yang bermasalah.
(2) Daftar Pengguna Perseorangan yang bermasalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perwakilan kepada Menteri secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang politik dan hubungan luar negeri dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
(3) Menteri mengumumkan daftar Pengguna Perseorangan
yang bermasalah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan di Indonesia.