Pasal 47

(1) Kapal angkutan sungai dan danau yang berlayar

menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

dikenakan biaya pemanfaatan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi Daerah.

(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur-pelayaran.