Pasal 131

(1) Menteri menyelenggarakan sistem informasi

kenavigasian.

(2) Sistem informasi kenavigasian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• kapasitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
• kapasitas Telekomunikasi-Pelayaran;
• kondisi alur dan perlintasan;
• kapal negara di bidang kenavigasian;
• sumber daya manusia di bidang kenavigasian;
• kondisi angin, arus, gelombang, dan pasang surut; dan
• rintangan pelayaran atau bahaya navigasi baru baik di bawah atau di atas permukaan laut.

(3) Sistem informasi kenavigasian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

• pengumpulan;
• pengolahan;
• penganalisaan;
• penyajian;
• penyebaran; dan
• penyimpanan data dan informasi.

(4) Dalam kegiatan penyelenggaraan sistem informasi

kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.