Pasal 8

1. Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk periode jangka menengah paling sedikit memuat:

• tujuan dan prinsip umum;
• kebijakan umum;
• prioritas kawasan;
• kriteria negara/lembaga penerima; dan*)
• kapasitas liskal.

1. Kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Dalam penyusunan kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Luar Negeri melakukan koordinasi dengan Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sekretaris Negara, dan pimpinan instansi terkait 3a) Kebijakan Pemberian Hibah terkait kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus mendapatkan pertimbangan Menteri.*)

*) : Perubahan Pertama (PP Nomor57 Tahun 2019) Tanggal Berlaku : 05 September 2019

Dikonsolidasikan tanggal 8 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 7

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

1. Ketentuan mengbnai kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.*)
2. Dalam hal tertentu Menteri Luar Negeri dapat melakukan perubahan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
3. Penyusunan perubahan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Pasal 8 :

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.*)

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain dalam hal terjadi suatu perubahan perkembangan perekonomian nasional yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas fiskal dan/atau perubahan kebijakan luar negeri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Bagian Kesatu A Komite Pengarah*)

Pasal8A*)

1. Dalam rangka memberikan arah kebijakan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas unit pengelola dana, dibentuk Komite Pengarah.
2. Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• proporsi hasil pengembangan dana yang dikelola oleh unit pengelola dana;
• portofolio investasi dana yang dikelola oleh unit pengelola dana;
• proporsi dan prioritas penggunaan dana dalam rangka Pemberian Hibah; dan
• penggunaan dana dalam rangka Pemberian Hibah di luar DRPH

*) : Perubahan Pertama (PP Nomor57 Tahun 2019) Tanggal Berlaku : 05 September 2019

Dikonsolidasikan tanggal 8 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 8

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

1. Komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Menteri;
• Menteri Luar Negeri;
• Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesekretariatan negara; dan
• Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

1. Komite Pengarah diketuai bersama oleh Menteri dan Menteri Luar Negeri.
2. Ketua Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melaporkan kapasitas keuangan unit pengelola dana kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penjelasan Pasal 8A :

Cukup Jelas.*)

Bagian Kedua Perencanaan Pemberian Hibah