Pasal 5

(1) Penguasaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dilakukan

melalui pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi atas SDG Hewan.

(2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk SDG Hewan yang:

• sebaran asli geografisnya lebih dari 1 (satu) provinsi;
• status populasinya tidak aman;
• rasio populasi jantan dan betina tidak seimbang; dan/atau
• habitatnya spesifik

(3) Pengaturan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• pengelolaan SDG Hewan secara nasional;
• perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional serta hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pemanfaatan SDG Hewan;
• tata cara kerjasama pengelolaan SDG Hewan dalam rangka alih teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
• pemantauan dan pengawasan implementasi pengelolaan SDG Hewan;
• pendanaan untuk pengelolaan SDG Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• perjanjian pemanfaatan SDG Hewan yang bersifat internasional.

Pasal 6 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id