Pasal 19

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau

pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan penjaringan terhadap hewan ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.

(2) Ruminansia betina produktif hasil penjaringan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditampung pada unit pelaksana teknis di daerah atau langsung didistribusikan kepada masyarakat melalui program bagi hasil untuk dipergunakan dalam usaha pembibitan.

(3) Kegiatan penjaringan, penampungan, dan pendistribusian

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.