Pasal 15

(1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap

penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional.

(2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan

program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.