Pasal 96

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stignasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskrlsi ,nt,rk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraar: urusan pemerintahan di bidang Pos, Telekomunikasi, dan PenYiaran.