Pasal 15

(1) Pelaku Usaha baik nasional maupun asing yang

menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan .

SK No 086905 A

PRESIDEN

-t4-

(2) Kegiatan usaha melalui internet sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

• substitusilayananTelekomunikasi;
• platform layanan konten audio dan/atau visual; dan/atau
• layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan kehadiran signifikan berdasarkan:

• persentase trafik dari tralik domestik yang digunakan;
• pengguna harian aktif di Indonesia dalam periode tertentu sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
• kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan mengenai kerja sama dengan penyelenggara

Jaringan Telekomunikasi dan/ atau penyelenggara jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha berupa pemilik danf atau pengguna akun pada kanal media sosial, kanal platform konten, kanal marketplace, dan jenis kanal lainnya.

(5) Bentuk dan materi kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak.

(6) Dalam memenuhi kualitas layanan kepada

penggunanya danlatau untuk kepentingan nasional, penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi dapat melakukan pengelolaan trafik. (71 Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha melalui internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6).

Bagian

SK No 086904 A

PRESIDEN

Bagian Keempat Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus