Pasal 44

(1) Tata cara pengembangan sistem Perdagangan lzin

Pembuangan Limbah dan/atau Emisi mencakup:

• penetapan dan pengaturan alokasi kuota izin yang diperdagangkan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
• sistem perdagangan melalui kesepakatan realokasi beban dan kuota masing-masing pihak yang melakukan perdagangan; dan
• pelaksanaan pemantauan dan pengawasan. (2\ Dalam menetapkan dan mengatur alokasi kuota izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan:
• masa berlaku alokasi kuota dan periode pemutakhirannya; dan
• niiai, kriteria, dan persyaratan penentuan alokasi kuota berdasarkan rekomendasi kementerian/ lembaga terkait.

(3) Dalam melaksanakan sistem perdagangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan:

• kelembagaan pelaksanaan sistem perdagangan;
• mekanisme sistem perdagangan; dan
• ketentuan penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup lainnya yang terkait dan mendorong efektivitas pelaksanaan perdagangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem

Perdagangan lzin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi diatur dalam Peraturan Menteri, setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

Bagian ...

REpuJ.Tott,',?Sf;"r'o

Bagian Ketujuh Pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup