Pasal 33

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10

ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 19 ayat

(1) dan ayat (2), dan Pasal 24 dikenai sanksi

administratif.

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• teguran tertulis;
• denda; dan/atau
• tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau denda

kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik

tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.