Pasal 63

(1) Setiap orang dilarang menyebarluaskan Data dan

Informasi Kesehatan kepada publik berupa:

• salinan kartu pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau bukti identitas lain;
• riwayat kesehatan;
• tagihan dan bukti pembayaran biaya penggunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
• hasil pemeriksaan diagnostik;
• data dan informasi terkait kegiatan penelitian, meliputi:

1. data identitas subyek penelitian, baik individu, kelompok individu/masyarakat;

2. data dan informasi hasil penelitian dan/atau kajian yang apabila dibuka untuk umum akan merugikan subyek, meresahkan masyarakat dan/atau mengancam keamanan negara;

3. data . . .

1. data dan informasi hasil penelitian yang secara etika atau hasil kesepakatan dengan subyek penelitan bersifat rahasia atau dirahasiakan; dan
2. data dan informasi yang masih dalam proses penelitian, pengolahan dan/atau penyelesaian; dan

• data dan informasi hasil penelitian yang masih dalam proses pengajuan hak kekayaan intelektual.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku apabila:

• telah mendapat persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan atas Data dan Informasi Kesehatan dirinya;
• dilakukan untuk memenuhi permintaan institusi untuk keperluan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
• dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Informasi Kesehatan