Pasal 122

(1) Pembayaran atas tagihan kepada negara yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak dan/atau

dibayarkan melebihi haknya merupakan keterlanjuran pembayaran.

(2) Keterlanjuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan kembali ke rekening

Kas Negara.

(3) Penyetoran kembali ke rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai

koreksi atas keterlanjuran pembayaran dimaksud.

(4) Berdasarkan koreksi atas keterlanjuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan pembayaran kembali atas beban rekening Kas Negara.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian keterlanjuran pembayaran diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Bagian Kesembilan

Pembayaran Pengembalian Penerimaan