Pasal 4

(1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas:

• Kementerian/Lembaga;dan
• Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. (21 Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

(3) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara

Umum Negara. Pimpinan l4l Dalam melaksanakan Pengelolaan PNBP, Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) dapat:

• menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBP; dan/atau
• dibanhr oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBP.

Pasal 5. . .

SK No238330A

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA