Pasal 12

(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan

sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang terdiri atas: yang a. tarif pemanfaatan sumber daya alam terbarukan; dan

• tarif pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan, diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah. (21 Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l) huruf b yang terdiri atas:
• tarif pelayanan dasar; dan
• tarif pelayanan nondasar, diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/ atau Peraturan Menteri.

(3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan

kekayaan negara dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:

• tarif surplus 9"661 bagian Pemerintah; pada Badan; b. tarif begian laba Pemerintah
• tarif bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tduan pada Badan; yang d. tarif dividen bagran Pemerintah pada Badan berbentuk perusahaan umum, perusahaan perseroan dan/ atau perseroan terbatas lainnya, tidak termasuk Badan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang BUMN; dan e, tarif . . .

SK No 238325 A

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

• tarif pengelolaan kekayaan negEra dipisahkan lainnya, diatur dengan Undang-Undang dan/ atau rapat umum pemegang saham.

(4) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan barang

milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO ayat

(1) huruf d yang terdiri atas:

• tarif penggunaan barang milik negara;
• tarif pemanfaatan barang milik negara; dan
• tarif pemindahtanganan barang milik negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/ atau Peraturan Menteri.

(5) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan dana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf e yang terdiri atas:

• tarif imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah;
• tarif imbal jasa berupa bunga atau remunerasi atas penempatan uang Pemerintah pada lembaga keuangan; dan
• tarif imbal jasa atas pengelolaan dana Pemerintah atau dana perolehan lainnya yang sah, diatur dengan Peraturan Menteri.

(6) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari hak negara lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (l) huruf f yang terdiri atas:

• tarif denda administratif;
• tarif pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
• tarif pungutan atau penerimaan lainnya, diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri.

Pasal 13. . .

SK No 238325 A

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

• 1l -