Pasal 45

(1) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan

dokter menghitung besarnya manfaat JKK sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal perhitungan BPJS Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima

salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat

antara Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara dan/ atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai

penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat

kerja, akibat Kecelakaan Kerja, persentase Cacat dan

besarnya manfaat JKK, maka penetapan manfaat JKK

dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat.

(3) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima

salah satu pihak, maka pihak yang tidak menerima

dapat meminta penetapan Menteri.

(4) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan penetapan akhir yang wajib

dilaksanakan oleh para pihak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan

Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, akibat

Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja,

persentase Cacat, besarnya manfaat JKK, tata cara

pertimbangan medis, dan mekanisme kerja dokter

penasehat diatur dengan Peraturan Menteri.