Pasal 43

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib

melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat

kerja yang menimpa Pekerja kepada BPJS

Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I yang telah ditetapkan.

(3) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib

melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:

• keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
• Cacat total tetap untuk selamanya;
• Cacat sebagian anatomis;
• Cacat sebagian fungsi; atau
• meninggal dunia.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:

• Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
• Kartu Tanda Penduduk;
• surat keterangan dokter yang memeriksa/ merawat dan/ atau dokter penasehat;
• kuitansi biaya pengangkutan;
• kuitansi biaya pengobatan dan/ atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
• dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

(6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan

menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang

berhak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan

memberitahukan kepada Pemberi Kerja selain

penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit

akibat kerja tahap II diterima.

(8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan baik secara

manual dan/ atau elektronik.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja

Bagi Peserta Bukan Penerima Upah