Pasal 22

(1) Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja

selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

(2) Denda akibat keterlambatan pembayaran Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung

sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus

bersama-sama dengan penyetoran Iuran bulan

berikutnya.

(3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pendapatan lain dari Dana

Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.