Pasal 10

(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam

program jaminan sosial kepada BPJS

Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan

dalam penahapan kepesertaan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pekerja yang bersangkutan dengan

mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan

dengan melampirkan:

• perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan

atau bukti lain yang menunjukkan sebagai

Pekerja/ buruh;

• Kartu Tanda Penduduk; dan

• Kartu Keluarga.

(3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan

berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara nyata-nyata lalai, maka Pemberi Kerja selain

penyelenggara negara wajib membayar Iuran yang

menjadi kewajiban Pemberi Kerja selain

penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan

sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan

kepesertaan.

(5) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja

sejak pendaftaran dan Iuran pertama diterima wajib

mengeluarkan nomor kepesertaan berdasarkan

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2).

(6) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku

sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS

Ketenagakerjaan.

(7) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi Pemberi

Kerja selain penyelenggara negara belum membayar

Iuran pertama secara lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib

membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 2

Peserta Bukan Penerima Upah