Pasal 7

(1) Prekursor hanya dapat diproduksi oleh industri

yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Produksi Prekursor untuk industri farmasi harus

dilakukan dengan cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Prekursor untuk industri farmasi harus memenuhi

standar Farmakope Indonesia dan standar lainnya.

(4) Prekursor . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Prekursor untuk industri non farmasi harus

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.