Pasal 20

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri dan menteri

terkait dapat mengambil tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:

• teguran lisan;
• teguran tertulis;
• penghentian sementara kegiatan; atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.