Pasal 15

(1) Penyerahan Prekusor dalam rangka peredaran

harus dilakukan pencatatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan

Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII . . .

www.djpp.depkumham.go.id