Pasal 12

(1) Transito Prekursor harus dilengkapi dengan

dokumen persetujuan impor atau persetujuan ekspor yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap perubahan negara tujuan ekspor Prekursor

pada Transito, harus mendapat persetujuan dari:

• pemerintah negara pengekspor Prekursor;
• pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor Prekursor; dan
• pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Prekursor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.