Pasal 132

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan

ditetapkan dengan peraturan Desa.

(3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

(4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

• penasihat; dan

• pelaksana operasional.

(5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.

(6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang

diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.

(7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang

melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Penjelasan Pasal 132

Cukup jelas.