Pasal 130

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengadakan sumber daya

manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme

musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa.

Penjelasan Pasal 130

Cukup jelas.