Pasal 127

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa

melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

• mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

• mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;

• menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

• menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

• mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

• mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;

• mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;

• menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;

• melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan

• melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Penjelasan Pasal 127

62 / 76

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com

Cukup jelas.

Paragraf 2

Pendampingan Masyarakat Desa