Pasal 125

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan

kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

(2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan

Pemerintah Desa.

(3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:

• memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;

• memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan

• mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Penjelasan Pasal 125

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Pemberdayaan Masyarakat Desa

61 / 76

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com