Pasal 5

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 terhadap usulan yang disampaikan oleh menteri

dan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian meliputi:

• rencana penetapan kawasan khusus yang paling sedikit memuat:

1. studi kelayakan yang mencakup antara lain sasaran yang ingin dicapai, analisis dampak terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, ketertiban dan ketenteraman, pertahanan dan keamanan;
2. luas dan status hak atas tanah;
3. rencana dan sumber pendanaan; dan
4. rencana strategis.

• rekomendasi bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan; dan
• rekomendasi DPOD setelah berkoordinasi dengan menteri yang bidang tugasnya terkait dengan fungsi pemerintahan tertentu yang akan diselenggarakan dalam kawasan khusus.

(2) Persyaratan administratif terhadap usulan yang disampaikan

oleh gubernur meliputi:

• rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya akan diusulkan sebagai kawasan khusus;
• keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi tentang persetujuan penetapan kawasan khusus; dan
• rencana penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Persyaratan administratif terhadap usulan yang disampaikan

oleh bupati/walikota meliputi:

• rekomendasi gubernur yang bersangkutan;
• keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota tentang persetujuan penetapan kawasan khusus; dan
• rencana penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis