Pasal 24

(1) Pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan

khusus oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.

(2) Pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan

khusus oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.

(3) Pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan

khusus lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau dalam provinsi yang berbeda dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditempatkan pada anggaran masing-masing setelah melalui kesepakatan.

Pasal 25 . . .

www.djpp.depkumham.go.id