Pasal 6

(1) Badan Pelaksana, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau

badan swasta yang akan melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara

bertahap, meliputi:

• Izin Tapak;
• Izin Konstruksi;
• Izin Komisioning;
• Izin Operasi; dan
• Izin Dekomisioning.