Pasal 127

(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf d dengan ruang lingkup:

• sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;

• penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas;

• penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;

• penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;

• fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas dan tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas;

• penetapan . SK No 223643 A

PRESIDEN

• penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
• tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.