Pasal 2

(1) Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan

memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan latau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau

Badan Usaha mendapatkan fasilitas Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

(3) Fasilitas Kemudahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan pada tahapan:

• perencanaan;
• penyiapan;
• transaksi;
• konstruksi; dan
• operasi dan pemeliharaan

(4) Selain fasilitas Kemudahan pada tahapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mendapatkan kemudahan pengadaan.

(5) Menteri mengoordinasikan fasilitas Kemudahan pada

tahapan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Ketentuan...

SK No 094761 A

PRES IDEN

(6) Ketentuan mengenai percepatan penerbitan Perizinan

Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.