Pasal 36

(1) Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah

membentuk panitia pengawas daerah.

(2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:

• Kantor Wilayah Kementerian; dan
• biro hukum pemerintah daerah provinsi.

(3) Panitia . . .

(3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas:

• melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
• membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
• mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.