Pasal 35

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:

• melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
• menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
• menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
• melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
• mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
• membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.