Pasal 34

(1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan

Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

(2) Pengawasan . . .

(2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.