Pasal 16

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat

dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi

meliputi kegiatan:

• penyuluhan hukum;

• konsultasi hukum;

• investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;

• penelitian hukum;

• mediasi;

• negosiasi;

• pemberdayaan masyarakat;

• pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

• drafting dokumen hukum.

Pasal 17 . . .