Pasal 56

(1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan

masyarakat, baik aktif maupun pasif.

(2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan

langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas

berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa

akuntan publik independen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap

perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.