Pasal 45

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi

sebagai pelaksanaan peraturan perundang- undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

(2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan . . .

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.