Pasal 40

(1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri dan

gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan peraturan daerah.

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.