Pasal 5

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri mengatur dan menetapkan:

• penyelenggaraan SIAK;

• perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian;

• perlindungan data Penduduk;

• pengelolaan dan pendistribusian blangko KTP-e1;

• pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan;

• perlindungan Data Pribadi Penduduk;

• standar pelayanan;

• standar dan spesifikasi formulir, buku, dan blangko;

• standar dan spesifikasi perangkat perekaman Data Kependudukan;

• spesifikasi perangkat pembaca KTP-e1;

• standar kompetensi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah;

• sistem

1. sistem, prosedur, dan standar pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• pengawasan dan evaluasi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah; dan
• pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.