Pasal 40

(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap

pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

(3) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan

dalam penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi yang dilakukan oleh lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang diperlukan.