Pasal 17

(1) Menteri melakukan pembinaan pengawasan

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam melakukan pembinaan Terhadap Unit Kerja

Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri dapat melimpahkan pelaksanaannya

kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan

selama masa penempatan oleh Perwakilan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dan Menteri.